Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala

  • Syamsul Syamsul STIE Panca Bhakti Palu

Abstract

Di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilandaskan pada asas transparansi. Kemudian, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, juga ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dikelola secara transparan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 30 Desa di Kabupaten Donggala. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala sebesar 94,09 persen. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan desa terbilang sangat transparan atau tingkat keterbukaannya cukup ekstensif. Selain itu, hasil wawancara juga menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Informasi ini bermanfaat bagi pejabat terkait pada tataran pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangka memelihara tetap terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih di masa mendatang.

References

Adiloglu & Vuran. (2012). The Relationship Between The Financial Ratios And Transparency Levels Of Financial Information Disclosures Within The Scope Of Corporate Governance : Evidence From Turkey. In The Journal of Applied Business Research (Vol. 28, Issue 4, pp. 543–554).
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694
Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 5(1), 133–139. https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227
Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(5), 1–19.
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.
Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency , Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management. Public Policy and Administration Research, 8(3), 71–77.
Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen Participation in Vietnam’s Local Government: Impact on Transparency and Accountability. Journal of Public Administration and Governance, 7(4), 38. https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044
Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. Journal of Economics, Business, and Government Challenges, 1(2), 72–78. https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13
Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). Journal of Accounting, Finance and Auditing, 2(2), 119–124.
Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis. http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550
Kumalasari, D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(11), 1–15. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24(2), 101–121. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). MENGUKUR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIGI. 3(2), 151–165. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48
Partnership, I. B. (2019). Open Budget Survey. In International Budget Partnership (pp. 1–92). https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-report-2019.pdf
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. Economics, June. https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020
Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village Fund Management Transparency: A Lesson Learned. Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(02), 100–110. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19
Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. Proceeding UII-ICABE, 177–184.
Published
2021-11-09
How to Cite
SYAMSUL, Syamsul. Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 221-234, nov. 2021. ISSN 2528-0163. Available at: <https://460290.0x60nl4us.asia/index.php/JOIA/article/view/1586>. Date accessed: 01 dec. 2024. doi: https://doi.org/10.51211/joia.v6i2.1586.